Program Pemerintah untuk Meningkatkan Kesehatan Anak

A.    Dasar-Dasar Kesehatan Anak Menurut Pemerintah
DASAR KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KESEHATAN ANAK

1225407p

Pemerintah dalam rangka mewujudkan INDONESIA SEHAT 2010 telah melakukan berbagai perubahan dalam sector kesehatan. Dimulai dari amandemen undang-undang, pembentukan undang-undang baru seperti undang-undang perlindungan anak dan      undang-undang  pornografi jika ditinjau dari kesehatan jiwa masyarakat.
Pada awalnya pemerintah telah membentuk undang-undang kesehatan. Namun secara lebih khusus lagi pemerintah membentuk undang-undang perlindungan anak yang mencakup segala hal tentang anak atau seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Semua hal mengenai anak dimuat dalam undang-undang ini, termasuk juga didalamnya mengenai kesehatan anak.
Dalam undang – undang pokok kesehatan no.9 tahun 1960 pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa “Pertumbuhan anak yang sempurna dalam lingkungan hidup yang sehat adalah penting untuk mencapai generasi yang sehat dan bangsa yang kuat.” Dengan disebutkannya hal tersebut, secara tidak langsung menandakan bahwa pemerintah sangat memperhatikan anak sebagai tunas-tunas bangsa dalam hal pertumbuhan dan perkembangannya (kesehatannya).
Pemerintah juga memandang anak sebagai manusia seutuhnya yang juga termasuk makhluk holistic. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan berbagai undang-undang yang melindungi rakyat pada umumnya dan anak-anak pada khususnya.
Undang undang yang dikeluarkan pemerintah tersebut antara lain :
1. UU PERLINDUNGAN ANAK no.23 tahun 2002 pasal 44 – 47
Pasal 44
(1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyeleng-garakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
(3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 45
(1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
(2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46
Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
Dalam UU Kesehatan no.23 tahun 1992 pasal 21 disebutkan bahwa :
Pasal 21
(1) Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dan makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan kesehatan.
(2) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi :
a. bahan yang dipakai;
b. komposisi setiap bahan;
c. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
d. ketentuan lainnya.
(3) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dan peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Ketentuan mengenai pengamanan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

B.    Kebijakan Pemerintah terhadap Kesehatan Anak
kurang-gizi
Strategi Pembangunan Kesehatan menuju indonesia sehat 2010 mengisyaratkan bahwa pembangunan kesehatan ditujukan pada upaya menyehatkan bangsa. Indikator keberhasilannya antara lain ditentukan oleh angka mortalitas dan morbiditas, angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
Program kesehatan ibu dan anak (KIA) merupakan salah satu prioritas utama pembangunan kesehatan di Indonesia. Program ini bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi neonatal. Salah satu tujuan program ini adalah menurunkan kematian dan kejadian sakit di kalangan ibu.
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Anak (AKB) masih tinggi yaitu, 307 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB 35/1000 kh. Target yang ditetapkan untuk dicapai pada RPJM tahun 2009 untuk AKI adalah 226 per 100.000 kh dan AKB 26/1000 kh. Dengan demikian target tersebut merupakan tantangan yang cukup berat bagi program KIA.
Sebagaian besar penyebab kematian ibu secara tidak langsung (menurut survei Kesehatan Rumah Tangga 2001 sebesar 90%) adalah komplikasi yang terjadi pada saat persalinan dan segera setelah bersalin. Penyebab tersebut dikenal dengan Trias Klasik yaitu Pendarahan (28%), eklampsia (24%) dan infeksi (11%). Sedangkan penyebab tidak langsungnya antara lain adalah ibu hamil menderita Kurang Energi Kronis (KEK) 37%, anemia (HB kurang dari 11 gr%) 40%. Kejadian anemia pada ibu hamil ini akan meningkatkan resiko terjadinya kematian ibu dibandingkan dengan ibu yang tidak anemia.
Beberapa kegiatan dalam meningkatkan upaya percepatan penurunan AKI telah diupayakan antara lain melalui peningkatan kualitas pelayanan dengan melakukan pelatihan klinis bagi pemberi pelayanan kebidanan di lapangan. Kegiatan ini merupakan implementasi dari pemenuhan terwujudnya 3 pesan kunci Making Pregnancy Safer yaitu:
1.       Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
2.       Setiap komplikasi obstetri dan neonatal mendapat pelayanan yang adekuat, dan
3.       Setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran.

Komplikasi dalam kehamilan dan persalinan tidak selalu dapat diduga atau diramalkan sebelumnya sehingga ibu hamil harus sedekat mungkin pada sarana pelayanan ndicator emergency dasar. Penyebab utama kematian Ibu adalah Perdarahan, Infeksi, Eklampsi, Partus lama dan Komplikasi Abortus. Perdarahan merupakan sebab kematian utama. Dengan demikian sangat pentingnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan karena sebagian besar komplikasi terjadi pada saat sekitar persalinan, sedang sebab utama kematian bayi baru lahir adalah Asfiksia, Infeksi dan Hipotermi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).
Selama kurun waktu 20 tahun angka kematian bayi (AKB) telah diturunkan secara tajam, namun AKB menurut SDKI 2002-2003 adalah 35 per 1000 KH. Angka tersebut masih tinggi dan saat ini mengalami penurunan secara lambat. Dalam Rencana Pembangunan jangka panjang Menengah Nasional (RPJMN) salah satu sasarannya adalah menurunkan AKB dari 35 1000 KH menjadi 26 per 1000 KH pada tahun 2009. Oleh karena itu perlu dilakukan intervensi terhadap masalah-masalah penyebab kematian bayi untuk mendukung upaya percepatan penurunan AKB di ndicator.

Upaya peningkatan derajat kesehatan keluarga dilakukan melalui program pembinaan kesehatan keluarga yang meliputi upaya peningkatan kesehatan Ibu dan Bayi, Anak Pra Sekolah dan Anak Usia Sekolah, Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Kesehatan Usia Subur. Era Desentralisasi menurut pengelola program di Kabupaten / Kota untuk lebih proaktif didalam mengembangkan program yang mempunyai daya ungkit dalam akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sesuai situasi dan kemampuan daerah masing-masing mengingat AKI dan AKB merupakan salah satu ndicator penting keberhasilan program kesehatan Indonesia.

PROGRAM POKOK KIA
1.      Program ANC
2.      Deteksi risti ibu hamil
3.      Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
4.      Rujukan kasus risti ibu hamil
5.      Pemeriksaan BBL (Neonatus), bayi dan balita
6.      Penanganan neonatal yang berisiko
7.      Pelayanan kesehatan bayi umur 1 bulan sampai 1 tahun
8.      Pelayanan kesehatan balita
9.      Pelayanan kesehatan pra school

Salah satu kebijakan pemerintah yang lainnya adalah  dengan membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Yang dalam salah satu pemenuhan tugasnya mengajukan berbagai upaya melindungi anak dalam bidang kesehatan. Diantaranya adalah dengan menjauhkan anak usia dini dari merokok. Yang dengan cara Pengendalian yang efektif dan pemihakan pemerintah yang lebih tegas. Untuk itu yang harus dilakukan adalah membuat peraturan perundang-undangan untuk mencegah bahaya rokok pada anak berupa :

1. Anak tidak boleh merokok
2. Anak tidak boleh membeli rokok
3. Orang dewasa tidak boleh menjual rokok pada anak
4. Orang tua tidak boleh merokok di depan anak.
5. Orang dewasa tidak boleh merokok di depan ibu yang sedang hamil.
6. Ibu yang sedang hamil tidak boleh merokok.
7. Iklan rokok tidak boleh mengambil sasaran anak-anak.

C.    Tujuan Pemerintah memilihkan kualitas kesehatan untuk anak

•    Menciptakan Generasi penerus bangsa yang sehat dan bangsa yang kuat.
•    Mensejahterakan kehidupan semua penduduk.
•    Menciptakan kehidupan yang layak pada setiap anak, serta persiapan untuknya dimasa depan.
•    Sebagai alat pencegahan dan pengobatan terhadap kesehatan anak.
•    Sebagai Proteksi kesehatan anak terhadap jajanan dan makanan yang berbahaya.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: